Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, Aturan Baru Mulai Mei 2022

BPJS Ketenagakerjaan

Perubahan aturan tentang klaim layanan jaminan hari tua (JHT) telah diundangkan tanggal 4 Februari 2022. Tertulis dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 (Permenaker no 2 tahun 2022).

Pencairan BPJS ketenagakerjaan bisa dilakukan setelah peserta mencapai usia 56 tahun. Selain itu beberapa ketentuan lain yang menjadi kriteria kapan JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan adalah apabila pesera meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total.

Aturan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Terbaru

Hal yang paling menjadi titik perhatian adalah mengenai usia pencairan. Sebelumnya dana JHT bisa dicairkan kapan saja baik setelah pekerja mendapat pemutusa hubungan kerja (PHK), mengundurkan diri dari tempat bekerja.

Revisi aturan ini ditujukan agar peserta benar benar merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Tabungan tersebut bisa dinikmati dan dirasakan saat pekerja tidak lagi dalam masa produktif. Bukan sebagai pemenuhan kebutuhan waktu singkat dan dalam masa produktif.

Pasal 15 Permenaker ini akan berlaku 3 bulan sejak diundangkan. Dengan lain kata efektif berlaku mulai Mei 2022. Penjelasan ringkas mengenai syarat dan ketentuan klain JHT tersebut sebagai berikut,

Peserta yang Mencapai masa Pensiun

Masa pensiun yang disebutkan di sini adalah umur 56 tahun. Ini adalah perihal titik utama perubahan aturan permenaker tersebut.

Alasan apapun, baik itu terkena PHK, meninggalkan Indonesia dalam waktu yang lama, termasuk pengunduran diri. Sebelum memasuki umur 56 tahun peserta tidak bisa mencairkan saldo jht BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat dan ketentuan pencairan untuk tipe ini yaitu, berusia 56 tahun. Membawa Kartu BPJS ketenagakerjaan dan Bukti Identitas diri.

Peserta yang Mengalami Cacat Total Tetap

Selain telah berusia 56 tahun. Pencairan JHT BPJS ketenagakerjaan bisa dilakukan apabila peserta/pekerja mengalami kecelakaan kerja. Lalu mengalami cacat total tetap.

Pencairan bisa dilaksanakan satu bulan sesudah peserta dinyatakan cacat. Pengajuan pencairan karena alasan ini harus melengkapi syarat sebagai berikut,

1. Surat keterangan dokter
2. KTP/Bukti identitas lain
3. Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Peserta yang Meninggal Dunia

Bentuk alasan lain yang diperbolehkan untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan adalah meninggal dunia. Dana bisa dicairkan oleh ahli waris seperti suami atau istri ; anak ; mertua ; orang tua ; atau orang yang diberi wasiat.

Apabila tidak ada ahli waris, maka saldo BPJS ketenagakerjaan akan dihibahkan oleh Balai Harta Peninggalan. 

Ketentuan dan syarat yang harus diikui oleh ahli waris

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
• KTP atau bukti identitas lainnya. 
• Surat keterangan kematian. 
• Surat keterangan ahli waris atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan. 
• Kartu Keluarga. 

Bilamana peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan WNA (warga negara asing), ahli waris diharuskan melampir: 

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
• Surat keterangan kematian.
•  Surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat peserta berasal. 
• Paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris. 

Dimana bisa melakukan pengajuan klaim JHT? 

Klaim pencairan JHT diajukan di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan. Jika ingin melakukan dengan online, bisa juga dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile/JMO. 

Proses dilakukan dengan membawa dokumen syarat pencairan BPJS ketenagakerjaan di atas. Melakukan pencairan dengan offline tentu harus membawa dokumen fisik. Dan proses Online, bisa membawa dokumen tersebut dalam bentuk dokumen elektronik (hasil scan/foto). Terkait: Cara Mengurus Perubahan Data BPJS Ketenagakerjaan

Share Yuk

Facebook Twitter Linkedin

Related Posts

Loading...